Deputi Gubernur Bank Indonesia Ronald Waas mengatakan, pada 17 Desember 2002 lalu, Indonesia harus rela kehilangan dua pulaunya, yakni Sipadan dan Ligitan yang jatuh ke tangan Malaysia.
"Kita pernah kehilangan dua pulau, Sipadan dan Ligitan. Kita tidak mau ini terjadi lagi. Pertimbangan Mahkamah Internasional kala itu, transaksi di sana tidak menggunakan rupiah tapi mata uang negara tetangga," ucap Ronald di Gedung Bank Indonesia, Rabu (5/6).
Sengketa dua pulau yang terletak di Selat Makassar ini sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 1967. Indonesia dan Malaysia mengklaim Sipadan dan Ligitan masuk dalam teritorinya. Malaysia bersikukuh membawa sengketa ini ke Mahkamah Internasional.
Sementara Indonesia menginginkan sengketa ini di selesaikan oleh Dewan Tinggi ASEAN sesuai dengan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara atau TAC (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia) pada tahun 1976.
Namun sikap pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soeharto melunak. Pada akhirnya sengketa Sipadan dan Ligitan dibawa ke Mahkamah Internasional pada tahun 1998. Kemudian pada hari Selasa 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional mengeluarkan keputusan tentang kasus sengketa kedaulatan Pulau Sipadan-Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia.
Hasilnya, dalam voting di lembaga itu, Malaysia mendapat suara dari 16 hakim, sementara hanya 1 orang hakim yang berpihak kepada Indonesia. "Jadi ini penting agar rupiah bisa menjangkau daerah-daerah pelosok, khususnya daerah perbatasan," tuturnya.
Untuk itu bank sentral mengaku sudah membangun kerjasama dengan kementerian dan lembaga lain untuk mencapai daerah-daerah terluar dengan aman dan efisien. "Sebagai info kami sudah kerjasama dengan TNI AL untuk distribusinya," tutup Ronald.
[REFERENSI: MERDEKA.COM]